Investasi Jakarta Tembus Rp173,6 Triliun, Pramono Anung Minta Perizinan Tak Berbelit

Cuaninsight – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta layanan perizinan dan pelayanan publik di Jakarta terus disederhanakan. Menurutnya, proses yang lebih mudah, cepat, transparan, dan tidak berbelit menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang mendukung investasi.

Hal tersebut disampaikan Pramono saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung kesiapan layanan sekaligus mendorong agar proses administrasi yang masih panjang dapat dipangkas.

Dorongan tersebut datang ketika realisasi investasi Jakarta pada semester I 2026 mencapai Rp173,6 triliun atau menjadi yang terbesar secara nasional.

Pramono Minta Proses Perizinan Semakin Sederhana

Pramono menilai kualitas pelayanan publik memiliki kaitan langsung dengan kemudahan masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya.

“Tadi saya melihat langsung kesiapan Mal Pelayanan Publik. Intinya, kita ingin pelayanan masyarakat itu semakin mudah, cepat, transparan dan tidak rumit,” ujar Pramono.

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong penyederhanaan layanan, baik melalui pelayanan langsung maupun kanal digital.

Bagi pelaku usaha, kemudahan mengurus perizinan menjadi bagian dari kepastian dalam menjalankan kegiatan bisnis. Sementara bagi masyarakat, layanan yang terintegrasi dapat mengurangi kebutuhan untuk mendatangi berbagai kantor secara terpisah.

MPP Jakarta Integrasikan 19 Instansi

Saat ini, Mal Pelayanan Publik Jakarta mengintegrasikan layanan dari 19 instansi dalam satu lokasi. Konsep tersebut memungkinkan masyarakat maupun pelaku usaha mengakses berbagai kebutuhan pelayanan dalam tempat yang sama.

Selain layanan tatap muka di MPP, Pemprov DKI juga memperluas akses melalui 316 titik layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di berbagai wilayah Jakarta.

Layanan digital juga menjadi bagian dari pengembangan sistem pelayanan. Masyarakat dapat mengakses layanan melalui situs pelayanan.jakarta.go.id dan aplikasi JAKEVO.

“Kita terus dorong layanan digital. Sehingga masyarakat bisa memilih mau datang langsung atau mengurus secara digital. Ini penting, karena pelayanan publik juga berkaitan langsung dengan iklim investasi,” kata Pramono.

Investasi Jakarta Capai Rp173,6 Triliun

Upaya memperkuat pelayanan publik berjalan beriringan dengan tingginya realisasi investasi di Jakarta. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi Jakarta sepanjang semester I 2026 mencapai Rp173,6 triliun. Angka tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp106,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp67,1 triliun.

Nilai tersebut setara dengan 17,2 persen dari total realisasi investasi nasional dan menempatkan Jakarta di posisi teratas secara nasional pada periode tersebut.

Secara nasional, BKPM mencatat total realisasi investasi Indonesia pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Capaian tersebut tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sektor Investasi Jakarta yang Menonjol

Data BKPM menunjukkan investasi Jakarta tidak hanya berasal dari satu sektor. Transportasi, pergudangan dan telekomunikasi menjadi salah satu sektor utama dengan realisasi Rp54,4 triliun atau 31,3 persen dari total investasi Jakarta.

Sektor jasa lainnya, termasuk aktivitas seperti web hosting, data center, portal web dan rumah sakit, mencatat Rp43,6 triliun atau 25,1 persen. Selanjutnya, perdagangan dan reparasi mencapai Rp28,4 triliun atau 16,4 persen.

Sementara itu, sektor perumahan dan perkantoran mencatat Rp14 triliun atau 8,1 persen, sedangkan konstruksi mencapai Rp12,9 triliun atau 7,4 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas investasi Jakarta mencakup berbagai sektor jasa dan infrastruktur yang menopang kegiatan ekonomi perkotaan.

Layanan Perizinan Diminta Terintegrasi dari Hulu hingga Hilir

Dalam peninjauan MPP, Pramono juga meminta layanan yang saat ini masih bersifat parsial dapat diselesaikan dalam satu rangkaian pelayanan.

Salah satu contoh yang disoroti adalah pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan paspor. Ia berharap layanan tersebut dapat dilengkapi hingga tahap pencetakan di lokasi sehingga masyarakat tidak perlu kembali ke kantor induk.

“Kita akan terus memperkuat pelayanan dari hulu sampai hilir, termasuk digitalisasi, pelayanan jemput bola, pendampingan investor, sampai Jakarta Investment Centre,” ujar Pramono.

Menurutnya, prinsip pelayanan publik adalah memberikan kemudahan dan kepastian sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat maupun dunia usaha.

Sinkronisasi OSS Jadi Perhatian

Selain penguatan layanan di daerah, Pramono turut menyoroti koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Menurutnya, sinkronisasi diperlukan agar proses persetujuan perizinan melalui sistem tersebut tetap selaras dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan.

Bagi Jakarta, penyederhanaan layanan dan integrasi perizinan menjadi bagian dari upaya menjaga iklim investasi. Dengan realisasi investasi yang telah mencapai Rp173,6 triliun pada semester I 2026, penguatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu agenda yang terus didorong Pemprov DKI.

Ke depan, perkembangan layanan digital, integrasi antarinstansi, pendampingan investor, serta sinkronisasi OSS akan menjadi bagian penting dalam upaya memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat serta pelaku usaha di Jakarta.