China Protes Aturan Baru HPM Nikel, Investasi Rp900 Triliun Disebut Terancam
Cuaninsight – Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia menyampaikan keberatan terhadap perubahan kebijakan harga patokan mineral (HPM) bijih nikel yang diterapkan pemerintah Indonesia. Kebijakan baru tersebut dinilai berpotensi memberi tekanan besar pada industri hilirisasi nikel, terutama sektor pengolahan berbasis hidrometalurgi yang menjadi pemasok penting bahan baku baterai kendaraan listrik.
Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, pihak Kedubes China menyebut perusahaan asal Tiongkok telah menanamkan investasi sangat besar di industri nikel Indonesia. Nilainya disebut mencapai sekitar US$60 miliar atau setara ratusan triliun rupiah.
Investasi tersebut selama ini dianggap berperan besar dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama rantai pasok nikel dunia, sekaligus mendukung perkembangan industri baterai dan kendaraan listrik global.
Perubahan Formula HPM Disebut Bebani Industri Hilir
Kekhawatiran investor muncul setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menerbitkan aturan baru mengenai formula perhitungan harga patokan mineral melalui Peraturan Menteri Nomor 144.K/MB.01/MEM.B/2026 pada April 2026.
Regulasi tersebut mulai berlaku hanya sehari setelah diterbitkan. Menurut pihak Kedubes China, perubahan formula HPM menyebabkan lonjakan biaya produksi yang sangat signifikan bagi produsen nikel berbasis hidrometalurgi atau mixed hydroxide precipitate/intermediate product (MI/IP).
Biaya produksi disebut meningkat hampir 200 persen. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, banyak proyek hilirisasi nikel dinilai berpotensi kehilangan kelayakan ekonomi.
Padahal, teknologi hidrometalurgi memiliki peran penting dalam menghasilkan material untuk baterai kendaraan listrik generasi baru yang menjadi tulang punggung industri EV global.
Industri Baterai Kendaraan Listrik Berpotensi Terdampak
Salah satu kekhawatiran terbesar dari kebijakan baru ini adalah potensi gangguan terhadap rantai pasok bahan baku baterai kendaraan listrik. Indonesia selama beberapa tahun terakhir berupaya menjadi pusat industri baterai EV dunia berkat cadangan nikel yang besar. Banyak perusahaan global, termasuk investor asal China, telah mengembangkan proyek pengolahan nikel dan bahan baku baterai di dalam negeri.
Jika biaya produksi meningkat tajam, sejumlah proyek disebut berisiko mengurangi kapasitas produksi bahkan menghentikan operasional. Situasi tersebut dapat memengaruhi posisi Indonesia dalam persaingan industri kendaraan listrik global.
Selain itu, potensi penurunan ekspor produk nikel Indonesia diperkirakan bisa mencapai US$23 miliar per tahun apabila tekanan terhadap industri hilir terus berlangsung.
Investasi dan Lapangan Kerja Disebut Bisa Terpengaruh
Dalam surat yang dikirimkan kepada pemerintah Indonesia, Kedubes China memperkirakan kebijakan HPM baru dapat memengaruhi investasi berjalan senilai sekitar US$30 miliar serta menghambat rencana investasi tambahan hingga US$20 miliar. Artinya, total investasi yang berpotensi terdampak bisa mencapai puluhan miliar dolar AS.
Dari sisi ketenagakerjaan, dampaknya juga dinilai cukup besar. Kebijakan tersebut disebut berpotensi memengaruhi sekitar 55.000 pekerja secara langsung dan lebih dari 400.000 tenaga kerja secara tidak langsung di rantai industri nikel nasional.
Karena itu, pihak Kedubes China meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan implementasi aturan secara lebih hati-hati serta membuka ruang evaluasi berdasarkan kondisi industri di lapangan.
Investor Minta Stabilitas Regulasi dan Transparansi
Selain menyoroti kebijakan HPM, Kedubes China juga mengangkat isu frekuensi perubahan regulasi yang dinilai cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut mereka, perubahan aturan yang terlalu cepat dapat meningkatkan ketidakpastian usaha dan menambah tekanan biaya bagi investor. Stabilitas regulasi dianggap penting agar iklim investasi tetap kompetitif.
Pihak Kedubes juga mendorong pemerintah memperkuat konsultasi dengan pelaku industri sebelum menerapkan kebijakan baru, sehingga regulasi yang lahir lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan kondisi operasional sektor hilirisasi.
Surat tersebut diketahui turut ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto, kementerian ekonomi terkait, hingga lembaga investasi nasional.
Di tengah ambisi Indonesia menjadi pusat industri baterai dan kendaraan listrik dunia, keseimbangan antara kepentingan hilirisasi nasional dan iklim investasi diperkirakan akan menjadi perhatian utama dalam kebijakan sektor nikel ke depan.