Perumnas Sediakan 768 Hunian Subsidi Berbasis TOD, Dekat Transportasi Publik

Cuaninsight – Perum Perumnas memperluas penyediaan hunian subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan dengan mengusung konsep Transit-Oriented Development (TOD). Strategi ini menempatkan akses transportasi publik dan kedekatan dengan pusat aktivitas sebagai bagian penting dari keterjangkauan rumah.

Bagi masyarakat perkotaan, harga rumah bukan satu-satunya komponen yang menentukan kemampuan untuk memiliki hunian. Biaya transportasi, waktu perjalanan menuju tempat kerja, akses pendidikan, pusat perdagangan hingga fasilitas publik juga ikut memengaruhi pengeluaran rumah tangga.

Karena itu, Perumnas mengembangkan hunian yang tidak hanya terjangkau dari sisi harga, tetapi juga memiliki konektivitas yang mendukung mobilitas sehari-hari.

Perumnas Siapkan 768 Unit Hunian Subsidi Berbasis TOD

Plt Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan mengatakan lokasi dan konektivitas menjadi pertimbangan penting dalam menyediakan hunian bagi MBR.

Menurutnya, konsep keterjangkauan perlu dilihat secara lebih luas. Rumah dengan harga relatif murah tetapi berada jauh dari pusat aktivitas dapat menimbulkan biaya transportasi dan waktu perjalanan yang lebih tinggi.

Atas dasar tersebut, Perumnas menggandeng PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengembangkan kawasan hunian berbasis TOD. Konsep TOD mengintegrasikan tempat tinggal dengan jaringan transportasi publik sehingga penghuni memiliki akses mobilitas yang lebih mudah.

Saat ini, Perumnas menyediakan 768 unit hunian subsidi yang tersebar di tiga kawasan TOD.

Rinciannya adalah:

256 unit di Samesta Mahata Tanjung Barat
182 unit di Samesta Mahata Margonda
330 unit di Samesta Mahata Serpong

Hunian subsidi di kawasan Samesta Mahata Margonda dan Samesta Mahata Tanjung Barat telah terserap. Sementara itu, Perumnas berencana kembali membangun tower hunian subsidi di Samesta Mahata Serpong untuk menjawab permintaan MBR.

Konsep TOD Pangkas Beban Mobilitas Penghuni

Pengembangan hunian berbasis TOD tidak hanya berkaitan dengan pembangunan apartemen atau rumah di sekitar stasiun. Konsep tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kawasan tempat tinggal yang terkoneksi dengan transportasi publik dan pusat kegiatan masyarakat.

Dengan lokasi yang lebih dekat dengan transportasi, penghuni berpotensi memiliki pilihan mobilitas yang lebih beragam untuk menuju tempat kerja, sekolah maupun pusat layanan publik.

Bagi MBR, aspek tersebut menjadi penting karena ongkos perjalanan harian dapat menjadi bagian signifikan dari pengeluaran rumah tangga.

Perumnas melihat pendekatan ini sebagai upaya menghadirkan hunian yang lebih sesuai dengan karakter kehidupan masyarakat perkotaan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mempertimbangkan harga pembelian rumah, tetapi juga biaya yang harus dikeluarkan setelah tinggal di kawasan tersebut.

Hunian Subsidi Perumnas Tak Hanya Berbasis TOD

Selain kawasan TOD, Perumnas juga mengembangkan hunian subsidi di sejumlah lokasi yang dinilai memiliki kedekatan dengan pusat aktivitas masyarakat.

Beberapa proyek tersebut antara lain Samesta Sentraland Cengkareng, Samesta Grand Sentraland Karawang, Samesta Jakabaring Palembang, Proyek Jatim II Pasuruan, serta Proyek Cirebon.

Pengembangan di berbagai wilayah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pasokan rumah subsidi, terutama di kawasan yang memiliki kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Strategi ini juga menunjukkan bahwa penyediaan rumah subsidi tidak hanya diarahkan ke wilayah pinggiran. Akses terhadap pusat ekonomi dan fasilitas perkotaan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi pengembangan.

Perumnas Kembangkan 609 Hunian Subsidi di Kemayoran

Di Jakarta, Perumnas juga mengembangkan hunian vertikal melalui Samesta Alonia Jakarta di Kemayoran. Proyek tersebut menyediakan 609 unit hunian subsidi vertikal. Model hunian vertikal dinilai menjadi salah satu alternatif untuk menghadirkan rumah di tengah keterbatasan lahan perkotaan.

Pertumbuhan kebutuhan hunian di kota besar membuat ketersediaan lahan menjadi tantangan tersendiri. Rumah tapak dengan lahan luas tidak selalu mudah dikembangkan di kawasan yang telah padat. Karena itu, hunian vertikal dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan jumlah unit rumah dalam area lahan yang relatif terbatas.

Kebijakan KPR FLPP Buka Akses bagi MBR

Dari sisi pembiayaan, penyesuaian kriteria dan batas harga satuan rumah susun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang bagi lebih banyak proyek Perumnas untuk masuk ke dalam skema pembiayaan bersubsidi.

Pemerintah juga mendorong kepemilikan rumah pertama melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah tenor pembiayaan yang dapat mencapai 40 tahun. Tenor yang lebih panjang dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyesuaikan cicilan dengan kemampuan finansialnya, sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas akses MBR terhadap kepemilikan rumah pertama.

Perumnas Dukung Program 3 Juta Rumah

Pengembangan berbagai proyek hunian subsidi tersebut juga menjadi bagian dari dukungan Perumnas terhadap Program 3 Juta Rumah. Fokusnya adalah memperluas pasokan hunian yang dapat diakses masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di wilayah perkotaan yang menghadapi tekanan harga lahan dan tingginya kebutuhan tempat tinggal.

Perumnas berupaya mengembangkan beberapa model hunian, mulai dari kawasan berbasis TOD, hunian vertikal hingga hunian landed yang berada dekat dengan pusat aktivitas masyarakat.

Pendekatan tersebut diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini menghadapi pilihan antara rumah dengan harga lebih murah tetapi jauh dari pusat aktivitas, atau hunian di lokasi strategis dengan harga lebih tinggi.

Hunian Terjangkau Tak Sekadar Harga Rumah

Konsep yang dikembangkan Perumnas menunjukkan bahwa keterjangkauan hunian memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan harga jual rumah.

Lokasi, akses transportasi publik, waktu perjalanan dan biaya mobilitas sehari-hari turut menentukan beban ekonomi yang harus ditanggung penghuni.

Melalui pengembangan 768 unit hunian subsidi berbasis TOD, ditambah proyek subsidi di berbagai kawasan dan 609 unit di Samesta Alonia Jakarta, Perumnas berupaya memperluas pilihan hunian bagi MBR.

Pengembangan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana konsep hunian subsidi mulai diarahkan agar lebih terkoneksi dengan ekosistem perkotaan. Bagi masyarakat, kedekatan dengan transportasi dan pusat aktivitas dapat menjadi pertimbangan penting ketika menghitung biaya hidup secara keseluruhan.