Prabowo Pimpin Rapat DEN, Stok BBM hingga Rencana E50 Jadi Sorotan

Cuaninsight –  Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis energi nasional, mulai dari ketahanan pasokan BBM di tengah ketidakpastian geopolitik hingga persiapan penerapan bensin campuran bioetanol 50 persen atau E50.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah ingin memastikan pasokan energi tetap aman sekaligus mempercepat pengembangan sumber energi domestik.

Agenda tersebut menjadi penting karena Indonesia masih menghadapi tantangan berupa kebutuhan BBM yang besar, sementara produksi migas dalam negeri belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan nasional. Pemerintah pun terus mencari kombinasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan sekaligus kemandirian energi.

Stok BBM Nasional Dijaga 18-20 Hari

Salah satu pembahasan utama dalam rapat DEN adalah kondisi stok BBM nasional. Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan agar ketersediaan BBM dan cadangan nasional berada di atas standar minimum, dengan posisi saat ini sekitar 18-20 hari.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut masih dalam posisi aman. Namun, dinamika geopolitik global membuat pemerintah tetap perlu mengantisipasi potensi gangguan terhadap rantai pasok energi.

Kondisi geopolitik menjadi salah satu perhatian pemerintah karena perubahan situasi di kawasan penghasil minyak dapat memengaruhi harga maupun ketersediaan energi global. Kementerian ESDM sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan berbagai langkah untuk menjaga pasokan energi nasional di tengah gejolak global.

Bagi perekonomian, menjaga stok BBM memiliki arti penting karena bahan bakar berkaitan langsung dengan aktivitas transportasi, industri, logistik, hingga konsumsi masyarakat.

E50 Mulai Disiapkan, Belajar dari B50

Selain pasokan BBM, pengembangan E50 menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam sidang DEN. Bahlil mengatakan Presiden Prabowo meminta pemerintah menyusun langkah dan peta jalan pengembangan mandatori E50. Kebijakan tersebut akan menggunakan pengalaman penerapan biodiesel B50 sebagai salah satu referensi.

E50 merupakan bahan bakar bensin dengan campuran bioetanol sebesar 50 persen. Pengembangannya diarahkan untuk memperbesar pemanfaatan energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Besarnya pasar BBM domestik menjadi salah satu alasan pengembangan biofuel mendapat perhatian. Bahlil menyebut konsumsi BBM jenis solar berada di kisaran 39 juta kiloliter per tahun, sementara konsumsi bensin juga berada di kisaran 39-40 juta kiloliter.

Jika penerapan E50 nantinya berjalan sesuai peta jalan yang disusun pemerintah, kebutuhan bioetanol akan meningkat signifikan. Hal tersebut sekaligus membuka peluang bagi pengembangan rantai pasok bahan baku biofuel di dalam negeri.

Eksplorasi Cekungan Migas Jadi Agenda

Rapat DEN juga membahas pengembangan sektor hulu minyak dan gas bumi. Pemerintah masih melihat peluang dari sejumlah cekungan migas di Indonesia yang belum sepenuhnya dieksplorasi.

Presiden Prabowo meminta adanya langkah untuk mendorong eksplorasi wilayah-wilayah tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan potensi produksi migas domestik dan memperkuat pasokan energi nasional.

Selain eksplorasi baru, pemerintah juga menyoroti keberadaan sumur-sumur migas tua. Bahlil menyebut Presiden meminta agar sumur tua diintervensi sehingga potensinya dapat dimaksimalkan.

Optimalisasi sumur eksisting menjadi salah satu pilihan karena peningkatan produksi tidak hanya dapat dilakukan melalui eksplorasi lapangan baru. Teknologi, perawatan, dan metode peningkatan produksi juga dapat berperan dalam mempertahankan atau meningkatkan output lapangan yang sudah berproduksi.

Pemerintah Diminta Pantau 45.000 Sumur Rakyat

Perhatian pemerintah juga diarahkan pada sumur minyak masyarakat. Bahlil menyebut terdapat sekitar 45.000 sumur rakyat yang perlu dipantau dan dikelola secara profesional.

Menurut pemerintah, aktivitas dari sumur-sumur tersebut perlu berada dalam tata kelola yang jelas. Pengawasan juga diperlukan agar hasil produksi tidak disalurkan ke tempat lain di luar mekanisme yang ditetapkan.

Pengelolaan sumur rakyat menjadi bagian dari persoalan hulu migas yang cukup kompleks. Di satu sisi, aktivitas tersebut berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan aspek legalitas, keselamatan, lingkungan, serta distribusi hasil produksi tetap terjaga.

RUU Migas Bahas Pembentukan BUK

Agenda lain yang dibahas dalam rapat DEN adalah Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), termasuk rencana pembentukan badan usaha khusus atau BUK di sektor migas.

Bahlil menyampaikan bahwa lembaga tersebut nantinya akan berada langsung di bawah Presiden. Pemerintah berharap penguatan kelembagaan dapat mendukung pengelolaan sektor migas secara lebih terkoordinasi.

Pembentukan BUK masih berkaitan dengan proses pembahasan RUU Migas sehingga bentuk, kewenangan, serta mekanisme operasionalnya masih menunggu perkembangan pembahasan lebih lanjut. Laporan pada 17 September juga menyebut pemerintah dan DPR akan membahas RUU Migas, termasuk poin mengenai BUK migas.

DEN Jadi Forum Strategis Kebijakan Energi

Dewan Energi Nasional memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan energi nasional. Sidang paripurna DEN juga menjadi forum yang mempertemukan unsur pemerintah dengan pemangku kepentingan, akademisi, industri, teknologi, lingkungan hidup, dan konsumen.

Dalam struktur 2026-2030, Bahlil Lahadalia menjabat Ketua Harian DEN, sementara Presiden Prabowo menjadi Ketua DEN.

Pembahasan mengenai stok BBM, E50, eksplorasi migas, sumur rakyat, hingga RUU Migas menunjukkan bahwa agenda energi pemerintah mencakup sisi hulu dan hilir secara bersamaan.

Dari sisi ekonomi, arah kebijakan tersebut akan menentukan bagaimana Indonesia menghadapi kebutuhan energi yang terus meningkat sekaligus mengurangi risiko dari ketergantungan terhadap pasokan eksternal.

Pengembangan E50 juga berpotensi menciptakan rantai ekonomi baru apabila kebutuhan bioetanol dapat dipenuhi dari sumber domestik. Namun, keberhasilannya akan bergantung pada kesiapan bahan baku, teknologi, infrastruktur pencampuran dan distribusi, standar kualitas, serta kesiapan industri otomotif dan konsumen.

Dengan demikian, rapat DEN kali ini tidak hanya membahas keamanan pasokan BBM dalam jangka pendek, tetapi juga menyiapkan sejumlah agenda untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi Indonesia dalam jangka panjang.

Daftar pejabat DEN 2026–2030:

Ketua harian DEN:

1. Menteri ESDM Bahil Lahadalia

Anggota unsur pemerintahan:

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara
Menteri Bappenas Rachmat Pambudy
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat
Anggota Unsur Pemangku Kepentingan:

Mohamad Fadhil Hasan (Akademisi)
Satya Widya Yudha (Industri)
Unggul Priyanto (Teknologi)
Sripeni Inten Cahyani (Industri)
Saleh Abdurrahman (Lingkungan Hidup)
Muhammad Kholid Syeirazi (Konsumen)
Johni Jonatan Numberi (Akademisi)
Surono (Konsumen)