Menkeu Purbaya Turunkan Pegawai Kemenkeu ke Daerah untuk Awasi Program MBG
Cuaninsight – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di daerah akan ikut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan lebih efisien sekaligus mendorong perbaikan tata kelola di lapangan.
Purbaya mengatakan, pegawai Kemenkeu yang berada di daerah akan melakukan pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengawasan dilakukan secara bergilir agar pelaksanaan program dapat terus dievaluasi dan diperbaiki.
“Sekarang untuk memastikan program itu menjadi efisien Kementerian Keuangan juga ikut mengawasi. Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, keterlibatan pegawai Kemenkeu di daerah menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penggunaan anggaran MBG berlangsung secara efektif. Evaluasi di lapangan juga diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperbaiki skenario pelaksanaan program pada periode berikutnya.
Cuan Insight: Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan
Selain pengawasan pelaksanaan, pemerintah juga tengah menaruh perhatian besar pada efisiensi anggaran program MBG. Purbaya menyebut kebutuhan anggaran program tersebut sebelumnya sempat berada di kisaran Rp300 triliun per tahun.
Angka tersebut kemudian mengalami penurunan menjadi sekitar Rp260 triliun dan kembali turun menjadi Rp240 triliun. Pemerintah masih membuka peluang untuk melakukan efisiensi lebih lanjut.
Purbaya berharap kebutuhan anggaran MBG ke depan dapat ditekan hingga berada di bawah Rp200 triliun per tahun, tanpa mengurangi tujuan utama program dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
“Saya sudah bicara dengan Kepala BGN yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun,” ujar Purbaya.
Pembahasan mengenai efisiensi tersebut telah dilakukan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Koordinasi antara Kemenkeu dan BGN menjadi penting karena skala program MBG membutuhkan pengelolaan anggaran yang besar sekaligus pengawasan yang konsisten.
BGN Perkuat Pengawasan Program MBG
Di sisi lain, Kepala BGN Sudaryono memastikan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap program MBG. Pengawasan tersebut merupakan bagian dari pembenahan tata kelola program yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi nasional.
Sudaryono juga menyampaikan bahwa anggaran BGN pada 2027 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 72,4 juta penerima manfaat. Kelompok penerima tersebut mencakup anak usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B.
Berdasarkan surat bersama pagu indikatif Menteri Keuangan nomor S-228/MK.03/2026 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026, total anggaran BGN pada 2027 ditetapkan sebesar Rp240,2 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp232,8 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional. Sementara Rp7,32 triliun atau sekitar 3,05 persen digunakan untuk mendukung kebutuhan manajemen.
“Kami terus berusaha untuk terus bekerja dengan tim, dengan dukungan moral Komisi IX kami akan terus memperbaiki tata kelola Program MBG ini guna mencapai target pemenuhan gizi nasional,” kata Sudaryono.
Target Penerima Manfaat Capai 72,4 Juta Orang
Rincian anggaran BGN 2027 juga mencakup penyediaan dan penyaluran MBG bagi anak sekolah serta kelompok 3B.
Untuk anak sekolah, anggaran yang tercantum dalam Surat Bersama Pagu Anggaran (SPBA) mencapai Rp198,9 miliar, sedangkan sasaran 3B memperoleh alokasi sekitar Rp33,5 triliun.
Dari sisi penerima, kelompok anak sekolah usia PAUD hingga SMA ditargetkan mencapai 60,5 juta orang pada 2027. Sementara penerima dari kelompok 3B diproyeksikan sebanyak 11,8 juta orang.
Dengan target tersebut, pengawasan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan anggaran yang disiapkan pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Kehadiran pegawai Kemenkeu di daerah diharapkan dapat memberikan lapisan pemantauan tambahan terhadap pelaksanaan program di tingkat SPPG.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar perluasan cakupan MBG, tetapi juga berupaya menjaga efisiensi dan akuntabilitas anggaran. Evaluasi secara berkala akan menjadi bagian penting agar program dapat terus berkembang dengan pengelolaan yang lebih tepat sasaran.
Ke depan, tantangan pemerintah bukan hanya memastikan puluhan juta penerima memperoleh makanan bergizi, tetapi juga menjaga agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal. Sinergi antara Kemenkeu, BGN, pemerintah daerah, serta pihak terkait menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.