LPS Buka Suara soal Dana Nasabah Setelah 13 BPR Dicabut Izinnya
Cuaninsight – Penutupan sejumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) sepanjang 2026 menjadi perhatian nasabah, terutama terkait keamanan dana yang tersimpan di bank-bank tersebut. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan dana nasabah yang memenuhi ketentuan penjaminan tetap mendapatkan perlindungan sesuai aturan yang berlaku.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengungkapkan, terdapat 13 BPR dan BPRS yang izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang Januari hingga September 2026. Menurutnya, proses pengembalian dana nasabah akan dilakukan berdasarkan mekanisme penjaminan yang berlaku.
Dana Nasabah Dijamin LPS
Anggito menjelaskan, simpanan nasabah yang berada dalam cakupan penjaminan LPS akan dikembalikan dalam waktu relatif cepat setelah bank dinyatakan tutup.
Untuk simpanan hingga Rp2 miliar, proses pembayaran klaim penjaminan ditargetkan selesai dalam waktu lima hari. Ketentuan tersebut mencakup jumlah simpanan beserta bunga yang masih masuk dalam batas penjaminan.
“Dana nasabah yang di dalam penjaminan akan kita kembalikan dalam waktu lima hari saja. Seluruh dana nasabah yang dalam skema penjaminan, baik itu bunga maupun jumlahnya Rp2 miliar, itu akan dikembalikan,” kata Anggito usai Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Namun, mekanismenya berbeda untuk dana nasabah yang berada di atas batas penjaminan. Pengembaliannya bergantung pada hasil pemberesan aset bank yang dilakukan tim likuidasi.
Menurut Anggito, aset bank dan pinjaman yang masih dapat ditagih akan menjadi bagian dari proses pemulihan dana. Apabila aset tersebut berhasil dijual atau piutang berhasil ditagih, hasilnya dapat digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak yang berhak.
LPS Dorong Pembaruan Data Nasabah
Di balik proses penjaminan tersebut, LPS masih menghadapi tantangan berupa kondisi data nasabah dan simpanan BPR/BPRS yang dinilai belum sepenuhnya mutakhir.
Anggito mengatakan, ke depan LPS akan mendorong pembangunan core system yang mampu menyediakan data secara real time. Sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah proses resolusi bank apabila terjadi pencabutan izin usaha.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, perbedaan antara data lama dan kondisi simpanan terbaru dapat diminimalkan. LPS juga bisa memperoleh gambaran yang lebih cepat mengenai posisi dana nasabah ketika sebuah bank memasuki proses resolusi atau likuidasi.
Penutupan BPR Bagian dari Konsolidasi
Anggito juga menilai penutupan sejumlah BPR dan BPRS tidak dapat dilepaskan dari agenda konsolidasi industri BPR yang tengah dilakukan OJK.
Dalam proses konsolidasi, tidak seluruh bank akan berakhir dengan pencabutan izin. Sebagian dapat digabung melalui merger, diakuisisi, atau menjalani proses resolusi apabila kondisi bank tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.
LPS memiliki peran terutama ketika sebuah bank masuk tahap likuidasi. Fokus utama LPS dalam kondisi tersebut adalah memastikan simpanan nasabah yang memenuhi persyaratan penjaminan dapat dibayarkan.
“Jadi prinsipnya kami mengikuti OJK. Konsolidasi itu berarti akan ada yang dimerger, ada yang akan diakuisisi tapi ada juga yang akan diresolusi, dilikuidasi. Nah kami yang bagian yang dilikuidasi,” ujar Anggito.
Dengan demikian, jumlah BPR/BPRS yang masuk proses resolusi ke depan akan sangat bergantung pada kebijakan dan program konsolidasi OJK.
Daftar 13 BPR dan BPRS yang Ditutup
Berikut daftar bank yang berdasarkan data dalam materi telah dicabut izin usahanya sepanjang 2026:
PT BPR Suliki Gunung Mas, Sumatra Barat
PT BPR Prima Master Bank, Surabaya, Jawa Timur
Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat
PT BPR Kamadana, Bangli, Bali
PT BPR Koperindo Jaya, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
PT BPR Pembangunan Nagari, Agam, Sumatra Barat
PT BPR Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat
PT BPR Ceper Permata Artha, Klaten, Jawa Tengah
PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, Batu, Jawa Timur
PT BPR Mataram Mitra Manunggal, Yogyakarta
PT BPR Syariah Hasanah Mandiri, Depok, Jawa Barat
PT BPR Citra Bersada Abad, Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi
PT BPRS Gaido Indonesia, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
Apa Artinya bagi Nasabah?
Bagi nasabah BPR maupun BPRS yang mengalami pencabutan izin, informasi mengenai batas penjaminan menjadi hal penting. Nasabah dengan simpanan yang memenuhi ketentuan LPS memiliki mekanisme perlindungan sesuai aturan, sedangkan dana di luar batas penjaminan akan mengikuti proses likuidasi dan pemulihan aset bank.
Dari sisi industri, konsolidasi BPR diharapkan dapat membentuk struktur perbankan yang lebih sehat dan kuat. Sementara bagi LPS, pembenahan sistem data menjadi salah satu faktor penting agar proses penanganan bank bermasalah dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan transparan.
Perkembangan tersebut membuat nasabah perlu memahami status bank tempat mereka menyimpan dana, sekaligus memastikan rekening dan data simpanan tercatat dengan benar. Dengan begitu, proses pembayaran penjaminan dapat berjalan lebih efektif ketika sebuah bank memasuki tahap resolusi.