Thailand Siapkan Rp11 Triliun untuk Subsidi Mobil Listrik, Jadi Acuan bagi Indonesia?

Cuan Insight–  Thailand kembali menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat transisi menuju kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Pemerintah negara tersebut tengah menggodok program senilai 24 miliar baht, atau sekitar Rp11 triliun, untuk mengganti puluhan ribu kendaraan lama dengan kendaraan listrik.

Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi emisi karbon, tetapi juga menjadi strategi untuk menghidupkan kembali industri otomotif Thailand yang beberapa tahun terakhir menghadapi perlambatan akibat tingginya utang rumah tangga serta pengetatan kredit kendaraan.

Apabila disetujui, sekitar 80.000 kendaraan tua akan digantikan dengan kendaraan listrik melalui kombinasi subsidi, insentif pajak, hingga pembiayaan berbunga rendah. Kebijakan tersebut menarik perhatian karena menggabungkan agenda transisi energi dengan upaya memperkuat daya saing industri manufaktur nasional.

Cuan Insight: Insentif EV Tak Hanya Soal Lingkungan, tetapi Juga Ekonomi

Selama ini insentif kendaraan listrik identik dengan upaya menekan emisi gas rumah kaca. Namun Thailand mencoba pendekatan yang lebih luas. Pemerintah memanfaatkan program elektrifikasi kendaraan sebagai instrumen untuk meningkatkan produksi otomotif, menjaga lapangan kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Awalnya, program ini dirancang untuk kendaraan angkutan umum dan komersial seperti taksi, tuk-tuk, bus, truk, hingga ojek. Namun pemerintah kini mempertimbangkan memperluas cakupan insentif agar dapat dinikmati seluruh kategori kendaraan listrik.

Pendekatan tersebut dinilai mampu mempercepat adopsi EV sekaligus memberikan stimulus terhadap permintaan kendaraan baru yang selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.

Kombinasi Subsidi, Pajak, dan Kredit Murah

Pemerintah Thailand tidak hanya menawarkan bantuan pembelian kendaraan listrik. Skema yang sedang dibahas juga mencakup pemberian pinjaman berbunga rendah, insentif perpajakan, hingga berbagai bentuk dukungan pembiayaan lainnya.

Langkah ini dimungkinkan setelah pemerintah memperoleh ruang fiskal lebih besar menyusul persetujuan Mahkamah Konstitusi terhadap rencana pendanaan melalui pinjaman negara. Dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah berharap industri otomotif nasional dapat kembali bergairah sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Industri Dorong Prioritas untuk EV Buatan Lokal

Pelaku industri otomotif Thailand menyambut positif rencana tersebut, namun mengusulkan agar seluruh insentif difokuskan pada kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri. Menurut mereka, kebijakan tersebut akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar karena meningkatkan utilisasi pabrik, memperluas kesempatan kerja, memperkuat industri komponen lokal, serta meningkatkan penerimaan pajak negara.

Selain itu, asosiasi kendaraan listrik Thailand juga mengusulkan agar elektrifikasi diprioritaskan pada sepeda motor dan bus umum yang dinilai memiliki kontribusi emisi cukup besar sekaligus menjadi moda transportasi yang digunakan masyarakat luas.

Taksi dan Pikap Masuk Prioritas

Salah satu sektor yang menjadi fokus pemerintah adalah armada taksi. Pemerintah tengah mengkaji bantuan pembiayaan bagi pengemudi taksi yang diwajibkan mengganti kendaraan lama dengan kendaraan listrik mulai tahun depan. Melalui dukungan tersebut, cicilan harian kendaraan listrik diperkirakan turun secara signifikan sehingga lebih terjangkau bagi pelaku usaha transportasi.

Selain itu, kendaraan pikap juga menjadi perhatian utama karena segmen ini menyumbang lebih dari 60 persen produksi otomotif Thailand sekaligus menopang ribuan lapangan kerja di sektor manufaktur. Program insentif juga dipertimbangkan untuk konversi kendaraan pikap menjadi kendaraan listrik maupun penggunaan bahan bakar alternatif seperti biodiesel B20.

Perlukah Indonesia Mengikuti?

Langkah Thailand menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa kebijakan kendaraan listrik dapat dimanfaatkan sebagai strategi industri, bukan sekadar kebijakan lingkungan. Bagi Indonesia, yang juga tengah membangun ekosistem kendaraan listrik berbasis kekayaan sumber daya nikel dan industri baterai, pendekatan serupa dapat menjadi bahan evaluasi.

Jika insentif mampu diarahkan untuk memperkuat produksi dalam negeri, meningkatkan penggunaan komponen lokal, serta mendorong investasi manufaktur, dampaknya berpotensi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan sekadar meningkatkan penjualan kendaraan listrik. Meski demikian, implementasinya tetap harus disesuaikan dengan kondisi fiskal, kesiapan industri, infrastruktur pengisian daya, hingga daya beli masyarakat Indonesia.

Ke depan, keberhasilan Thailand dapat menjadi salah satu referensi penting bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan insentif kendaraan listrik yang tidak hanya mempercepat transisi energi, tetapi juga memperkuat daya saing industri otomotif nasional dan menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar.