Ekonom Buka Suara soal Purbaya Tarik Rp 75 Triliun dari Bank
Cuaninsight – Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menarik dana sebesar Rp 75 triliun dari perbankan menjadi sorotan publik dan pelaku pasar. Kebijakan ini memicu beragam tafsir, mulai dari kekhawatiran soal likuiditas hingga sinyal koreksi strategi stimulus fiskal pemerintah di tengah pemulihan ekonomi yang masih berjalan.
Sejumlah ekonom menilai kebijakan tersebut bukan sekadar penarikan dana biasa, melainkan pesan penting bahwa pemerintah ingin memastikan dorongan fiskal benar-benar mengalir ke ekonomi riil, bukan hanya mengendap di sistem perbankan.
Ekonom Soroti Sinkronisasi Fiskal dan Perbankan
Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menilai langkah penarikan dana Rp 75 triliun perlu dibaca dalam konteks yang lebih luas. Menurutnya, kebijakan fiskal dan perbankan harus semakin selaras agar pertumbuhan kredit dan aktivitas ekonomi bisa kembali bergairah.
Josua menyampaikan setidaknya empat rekomendasi kebijakan yang dinilai krusial agar likuiditas di sistem keuangan tidak berhenti di instrumen aman, tetapi benar-benar mengalir ke sektor produktif.
Rekomendasi Pertama: Percepat Belanja Pemerintah
Rekomendasi pertama yang disoroti adalah disiplin pengelolaan kas pemerintah, terutama dalam pola belanja negara. Josua menekankan pentingnya belanja pemerintah yang lebih cepat dan merata sejak awal tahun.
“Bank Indonesia sendiri menekankan perlunya percepatan pengeluaran pemerintah untuk mendorong konsumsi dan investasi sektor riil,” ujar Josua, Selasa (6/1/2026).
Jika belanja terlalu lambat, stimulus fiskal berisiko mengendap terlalu lama di kas pemerintah, sehingga dampaknya ke masyarakat dan dunia usaha menjadi tidak optimal.
Bunga Kredit Sulit Turun, Permintaan Tertahan
Rekomendasi kedua menyentuh sektor perbankan, khususnya terkait transmisi suku bunga. Menurut Josua, praktik bunga simpanan khusus masih menjadi salah satu faktor yang menahan penurunan biaya dana bank.
Kondisi tersebut membuat bunga kredit sulit turun, sehingga permintaan kredit dari dunia usaha dan masyarakat ikut tertahan. Padahal, penurunan bunga kredit sangat penting untuk mendorong ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja.
Insentif Perbankan Harus Tepat Sasaran
Rekomendasi ketiga adalah memperkuat insentif yang benar-benar mendorong bank menyalurkan kredit ke sektor prioritas. Insentif tersebut, menurut Josua, harus sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia yang mendorong likuiditas lebih besar bagi bank yang berani menurunkan bunga kredit.
Dengan insentif yang tepat sasaran, perbankan diharapkan tidak hanya fokus pada pengelolaan likuiditas aman, tetapi juga lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor produktif.
Kepastian Proyek Jadi Kunci Pemulihan Kredit
Rekomendasi terakhir yang tak kalah penting adalah kepastian proyek dan iklim usaha. Josua menilai dunia usaha membutuhkan kepastian agar berani mengambil kredit dan melakukan ekspansi.
“Pemerintah perlu memperkuat kepastian proyek dan iklim usaha agar permintaan kredit pulih, sehingga likuiditas yang ada tidak berhenti di instrumen aman, tetapi masuk ke investasi dan penciptaan kerja,” tegasnya.
Penarikan Rp 75 Triliun Dinilai Langkah Korektif
Terkait penarikan dana Rp 75 triliun, Josua menilai langkah tersebut bukan sinyal kekurangan dana negara. Sebaliknya, kebijakan itu disebut sebagai langkah korektif dalam penyaluran stimulus fiskal.
“Saya melihat penarikan Rp 75 triliun sebagai koreksi cara penyaluran dorongan fiskal agar dampaknya lebih terasa ke ekonomi riil, bukan sekadar perubahan posisi kas,” jelasnya.
Alasan Purbaya Tarik Dana dari Perbankan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menjelaskan bahwa penarikan dana tersebut dilakukan untuk mendukung belanja pemerintah pusat dan daerah. Dana itu diharapkan langsung berputar di masyarakat dan menggerakkan aktivitas ekonomi.
Awalnya, pemerintah mengguyur sekitar Rp 276 triliun ke perbankan untuk memperkuat likuiditas. Namun, sebagian dana tersebut kemudian ditarik kembali untuk kebutuhan belanja negara.
“Jadi saya tarik, seperti ditarik dari sistem, tapi langsung dibelanjain lagi, jadi langsung masuk ke sistem perekonomian,” ujar Purbaya usai acara di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Sinyal Kebijakan di Awal 2026
Langkah ini dinilai menjadi sinyal penting di awal 2026, bahwa pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan fiskal memiliki dampak nyata ke masyarakat. Di tengah tantangan global dan fluktuasi ekonomi domestik, efektivitas belanja negara menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan.
Ke depan, pasar akan mencermati sejauh mana belanja pemerintah dan kebijakan perbankan mampu berjalan beriringan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.