Demutualisasi BEI Buka Peluang Investor Strategis, BI dan Danantara Bidik Kepemilikan Saham
Cuan Insight – Rencana demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai membuka peluang perubahan struktur kepemilikan bursa. Sejumlah institusi besar, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Danantara, disebut memiliki minat untuk menjadi pemegang saham BEI.
Namun, peluang tersebut belum dapat langsung direalisasikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menyiapkan aturan pelaksanaan yang akan menjadi landasan bagi pihak di luar anggota bursa untuk masuk sebagai pemegang saham BEI.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, sejumlah pihak yang disebut secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 telah diajak berdiskusi terkait kemungkinan kepemilikan saham BEI.
Pihak tersebut mencakup Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara. Ketiganya menjadi bagian dari institusi yang mulai dilibatkan dalam pembahasan mengenai struktur kepemilikan bursa setelah rencana demutualisasi.
Minat Ada, Realisasi Masih Tunggu POJK
Menurut Hasan, secara umum terdapat ketertarikan dari institusi-institusi tersebut untuk mengambil bagian dalam kepemilikan BEI. Meski demikian, masing-masing pihak mempunyai mekanisme internal yang harus dilalui sebelum dapat merealisasikan investasi.
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, misalnya, harus mempertimbangkan proses penganggaran dan mekanisme internal sebelum dapat mengalokasikan dana untuk kepemilikan saham bursa.
Sementara itu, Danantara dinilai memiliki fleksibilitas yang relatif lebih besar karena aktivitas investasi memang menjadi bagian dari mandat lembaga tersebut.
Meski demikian, ketertarikan tersebut belum berarti transaksi kepemilikan saham BEI akan segera terjadi. OJK masih harus menyelesaikan regulasi yang mengatur struktur kepemilikan dalam kerangka demutualisasi bursa.
Batas Kepemilikan Saham BEI Jadi Perhatian
Salah satu poin penting dalam aturan yang tengah disiapkan adalah batas maksimum kepemilikan saham BEI. OJK ingin memastikan tidak ada satu pihak yang memiliki posisi terlalu dominan hingga berpotensi menjadi pemegang saham pengendali.
Prinsip tersebut penting untuk menjaga independensi dan tata kelola bursa. Di sisi lain, regulator juga ingin tetap memberikan ruang bagi investor strategis untuk berpartisipasi dalam pengembangan BEI.
Dengan struktur kepemilikan yang lebih beragam, bursa diharapkan dapat memperoleh dukungan modal sekaligus perspektif baru dari para pemegang saham strategis.
Hasan menjelaskan, kemungkinan kepemilikan di atas batas maksimum juga tidak sepenuhnya tertutup. Namun, pihak yang ingin memperoleh porsi lebih besar harus mendapatkan persetujuan OJK dan memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satu pertimbangan utama adalah adanya rencana bisnis yang jelas serta manfaat konkret bagi pengembangan bursa.
Demutualisasi BEI Buka Babak Baru
Rencana demutualisasi merupakan perubahan penting bagi struktur BEI. Dalam model bursa yang lebih terbuka terhadap kepemilikan institusional, saham BEI tidak hanya berpotensi dimiliki oleh anggota bursa, tetapi juga dapat melibatkan pihak lain sesuai ketentuan yang ditetapkan regulator.
Kehadiran institusi seperti BI, Danantara, maupun Kementerian Keuangan dapat memberikan dimensi baru dalam pengembangan infrastruktur pasar modal Indonesia.
Bagi investor, perubahan tersebut menarik untuk diperhatikan karena BEI memiliki posisi strategis dalam ekosistem pasar modal. Bursa bukan hanya tempat perdagangan saham, tetapi juga bagian penting dari infrastruktur yang mempertemukan investor, perusahaan tercatat, dan pelaku industri keuangan.
Menanti Aturan Main dari OJK
Meski demikian, investor belum dapat menarik kesimpulan mengenai siapa saja yang nantinya menjadi pemegang saham BEI. OJK masih memfinalisasi ketentuan mengenai batas kepemilikan dan persyaratan bagi pihak yang ingin memiliki saham bursa.
Besaran batas maksimum kepemilikan juga belum ditetapkan secara final dan akan dituangkan melalui Peraturan OJK (POJK). Yang menjadi prinsip utama regulator adalah menjaga agar kepemilikan BEI tetap tersebar dan tidak terkonsentrasi pada satu pihak.
Bagi pasar modal, aturan tersebut akan menjadi salah satu fondasi penting dalam menentukan bagaimana demutualisasi BEI berjalan. Regulasi yang jelas dibutuhkan agar masuknya investor strategis tidak hanya mengubah struktur kepemilikan, tetapi juga memberikan manfaat bagi pengembangan kualitas dan daya saing bursa.
Dengan demikian, minat BI dan Danantara untuk masuk sebagai pemegang saham BEI masih berada pada tahap awal. Keputusan final akan sangat bergantung pada aturan OJK, kesiapan mekanisme internal masing-masing institusi, serta persetujuan regulator.
Bagi pelaku pasar, perkembangan POJK mengenai demutualisasi BEI layak menjadi perhatian karena regulasi tersebut akan menentukan arah baru tata kelola dan struktur kepemilikan bursa Indonesia.